Barang yang dibeli rusak atau tidak sesuai: bisakah minta uang kembali, dan apa arti batas 7 hari?
Bisa. Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang setara bila barang rusak atau tidak sesuai (UU 8/1999 Pasal 19). Ganti rugi diberikan dalam 7 hari setelah transaksi, dan klausula 'barang tidak dapat dikembalikan' batal demi hukum.
Ya. Jika Anda membeli barang dari pelaku usaha (toko, penjual daring yang berjualan sebagai usaha, distributor) dan barang itu rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberi Anda hak atas ganti rugi. Ganti rugi itu dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau bentuk lain sesuai peraturan (Pasal 19 ayat 2). Tulisan "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" tidak menghapus hak tersebut, karena klausula baku semacam itu dilarang dan batal demi hukum (Pasal 18).
Siapa yang dilindungi UUPK
UUPK melindungi konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2). Kewajiban ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha, yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3).
Artinya:
- Jika Anda membeli untuk dijual lagi, Anda bukan konsumen menurut UUPK. Sengketa Anda diselesaikan menurut perjanjian dan hukum perdata biasa.
- Jika Anda membeli dari orang yang menjual barang pribadinya sekali saja, bukan sebagai kegiatan usaha, perlindungan khusus UUPK biasanya tidak dapat dipakai. Yang berlaku adalah isi kesepakatan jual beli dan ketentuan jual beli dalam hukum perdata.
- Penjual di lokapasar yang berjualan secara rutin tetap pelaku usaha, walaupun usahanya kecil.
Hak Anda bila barang rusak atau tidak sesuai
Pasal 4 UUPK memberi konsumen antara lain hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan (huruf b), hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang (huruf c), hak untuk didengar keluhannya (huruf d), serta hak atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian bila barang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (huruf h).
Di sisi lain, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberi informasi yang benar tentang kondisi barang, dan memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian (huruf g). Barang yang rusak, cacat, atau bekas juga tidak boleh diperdagangkan tanpa informasi yang lengkap dan benar tentang keadaannya (Pasal 8 ayat 2). Jadi barang "second" atau "barang cacat diskon" tetap boleh dijual, asalkan kekurangannya diberitahukan dengan jujur.
Pasal 19 mengatur tanggung jawab ganti rugi:
- Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkannya (ayat 1).
- Bentuknya dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan (ayat 2).
- Ganti rugi tidak wajib diberikan bila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan ada pada konsumen (ayat 5), misalnya barang rusak karena dipakai tidak sesuai petunjuk.
Dalam gugatan ganti rugi, pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha (Pasal 28).
Apa arti batas 7 hari
Pasal 19 ayat 3 berbunyi: pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini mengatur waktu bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. UUPK tidak menyebut bahwa hak konsumen hilang setelah 7 hari, tetapi tenggang waktu yang pendek ini menjadi alasan kuat untuk segera memeriksa barang dan segera mengajukan keluhan tertulis.
Pelaku usaha yang menolak, tidak menanggapi, atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen (Pasal 23). Pelanggaran atas Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 juga dapat dikenai sanksi administratif oleh BPSK berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000 (Pasal 60).
Untuk barang yang pemanfaatannya berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 tahun, misalnya peralatan elektronik, produsen wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purnajual dan memenuhi garansi yang diperjanjikan (Pasal 25). Jika garansi masih berlaku, gunakan juga jalur garansi tersebut.
Klausula "barang tidak dapat dikembalikan"
Pasal 18 ayat 1 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang antara lain menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a), menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen (huruf b), atau berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan (huruf c). Klausula baku yang melanggar ketentuan itu dinyatakan batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3), dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula bakunya (ayat 4).
Bagi Anda, ini berarti tulisan pada nota, kemasan, atau halaman toko daring tidak menghapus hak atas ganti rugi bila barang memang rusak atau tidak sesuai. Namun klausula itu tidak memberi Anda hak untuk mengembalikan barang yang baik hanya karena berubah pikiran; UUPK tidak memberikan hak semacam itu.
Contoh praktis
Rina membeli penanak nasi di toko elektronik. Saat dicoba di rumah pada hari yang sama, alat itu tidak menyala. Nota bertuliskan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Rina kembali ke toko keesokan harinya dengan nota, kemasan, dan video saat alat dicoba. Karena barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Rina dapat meminta penggantian barang yang setara atau pengembalian uang (Pasal 19 ayat 2). Tulisan di nota tidak menghalangi tuntutan itu (Pasal 18 ayat 1 dan 3). Jika toko menolak, Rina dapat mengadu ke BPSK di daerahnya atau menggugat ke pengadilan negeri di tempat kedudukannya.
Cara menyelesaikan sengketa
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak (Pasal 45 ayat 2). Jika jalur di luar pengadilan sudah dipilih, gugatan ke pengadilan baru dapat diajukan setelah upaya itu dinyatakan tidak berhasil (Pasal 45 ayat 4).
BPSK menangani sengketa dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, dan menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen (Pasal 52). BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima (Pasal 55). Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat 3), tetapi para pihak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan (Pasal 56 ayat 2). Daftar BPSK per provinsi dapat dicari di situs BPKN.
BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) bertugas antara lain menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat (Pasal 34 ayat 1 huruf f). BPKN tidak memutus sengketa seperti BPSK, tetapi pengaduan dapat membantu penanganan dan pengawasan.
Anda juga dapat meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), yang antara lain bertugas membantu konsumen memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan (Pasal 44 ayat 3).
Kapan perlu pengacara
Mintalah nasihat advokat atau LPKSM bila nilai barang besar (kendaraan, rumah, perangkat mahal), bila barang yang rusak menyebabkan cedera atau kerugian lain, bila penjual menyangkal bahwa ia pelaku usaha, atau bila Anda menerima putusan BPSK dan ingin mengajukan keberatan dalam batas 14 hari kerja.