Perjanjian tanpa meterai: apakah tetap sah, dan kapan meterai Rp10.000 wajib dipakai?
Perjanjian tanpa meterai tetap sah jika memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Meterai Rp10.000 adalah pajak atas dokumen, bukan syarat sah. Bea meterainya tetap terutang dan harus dilunasi lewat pemeteraian kemudian, ditambah sanksi 100%, sebelum dokumen dipakai sebagai bukti di pengadilan.
Jawaban singkat: ya, perjanjian yang ditandatangani tanpa meterai tetap sah. Sah atau tidaknya perjanjian ditentukan oleh empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Meterai tidak termasuk di dalamnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebut bea meterai sebagai "pajak atas Dokumen" (Pasal 1 angka 1) dan meterai sebagai label yang "digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen" (Pasal 1 angka 4). Jadi yang hilang jika meterai tidak ditempel adalah pembayaran pajaknya, bukan keabsahan perjanjiannya. Namun pajak itu tetap terutang, dan sebelum dokumen diajukan sebagai bukti di pengadilan, bea meterainya harus dilunasi melalui pemeteraian kemudian, ditambah sanksi administratif.
Dokumen apa saja yang dikenai bea meterai?
Pasal 3 UU 10/2020 mengenakan bea meterai atas dokumen yang dibuat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen perdata itu antara lain:
- surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis, beserta rangkapnya (Pasal 3 ayat (2) huruf a). Menurut penjelasannya, "surat lain yang sejenis" antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat;
- akta notaris dan akta PPAT beserta salinan dan kutipannya;
- surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga;
- dokumen lelang;
- dokumen yang menyebutkan jumlah uang lebih dari Rp5.000.000 yang menyatakan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang telah dilunasi seluruhnya atau sebagian (Pasal 3 ayat (2) huruf g), misalnya kuitansi.
Perhatikan bedanya: batas Rp5 juta hanya berlaku untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang seperti kuitansi. Untuk surat perjanjian tidak ada batas nilai; perjanjian sewa kamar Rp1 juta pun termasuk objek bea meterai.
Tarifnya tetap Rp10.000 per dokumen (Pasal 5) dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen (Pasal 4). Tidak ada lagi pilihan meterai Rp3.000 atau Rp6.000 seperti pada undang-undang lama yang dicabut sejak UU 10/2020 berlaku pada 1 Januari 2021 (Pasal 31 dan 32).
Ada juga dokumen yang tidak dikenai bea meterai (Pasal 7), misalnya ijazah, tanda terima pembayaran gaji dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi.
Siapa yang wajib membayar, dan berapa meterai yang dibutuhkan?
Bea meterai atas surat perjanjian terutang pada saat dokumen ditandatangani (Pasal 8 ayat (1) huruf a). Kuitansi dan surat pernyataan terutang pada saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat (Pasal 8 ayat (1) huruf c).
Untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea meterai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya (Pasal 9 ayat (2)). Penjelasan Pasal 3 memberi contoh: perjanjian dua pihak yang dibuat dalam dua rangkap berarti masing-masing rangkap terutang bea meterai. Dalam praktik, setiap pihak membubuhkan satu meterai pada rangkap yang akan disimpan oleh pihak lainnya, atau para pihak menyepakati pembagian lain. Undang-undang membolehkan para pihak menentukan sendiri siapa yang membayar (Pasal 9 ayat (6)). Untuk dokumen sepihak seperti kuitansi, yang terutang adalah pihak yang menerima dokumen (Pasal 9 ayat (1)).
Meterai dapat berupa meterai tempel, meterai elektronik, atau meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan Menteri Keuangan; pembayaran juga dapat dilakukan dengan surat setoran pajak (Pasal 12). Untuk kontrak elektronik, gunakan meterai elektronik.
Cara membubuhkan meterai tempel yang benar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai mengatur caranya (Pasal 7):
- meterai tempel harus sah, berlaku, dan belum pernah dipakai;
- meterai direkatkan seluruhnya, utuh, dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubuhkan;
- tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai, disertai tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.
Meterai yang ditempel di halaman lain, terlepas, atau sudah pernah dipakai tidak memenuhi syarat ini. Memakai meterai palsu atau bekas pakai adalah tindak pidana (Pasal 24 sampai 26 UU 10/2020).
Apa akibatnya jika perjanjian tidak bermeterai?
Perjanjian tetap mengikat. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pihak yang berutang tidak dapat menolak membayar hanya karena perjanjiannya tidak bermeterai.
Bea meterainya tetap terutang. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar harus dilakukan pemeteraian kemudian (Pasal 17 ayat (1) UU 10/2020). Jumlah yang dibayar adalah bea meterai yang terutang ditambah sanksi administratif 100% (Pasal 18). Untuk dokumen yang terutang sejak 1 Januari 2021, PMK 78/2024 Pasal 49 huruf a menetapkan sanksi 100%; untuk dokumen yang terutang sebelum tanggal itu, sanksinya 200% (Pasal 49 huruf b).
Dokumen yang akan dipakai sebagai bukti di pengadilan. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan juga merupakan objek bea meterai (Pasal 3 ayat (1) huruf b). Penjelasan pasal itu menegaskan bahwa dokumen yang belum lunas bea meterainya harus dilakukan pemeteraian kemudian terlebih dahulu saat akan dijadikan alat bukti. Dokumen yang sejak awal sudah dibayar bea meterainya dengan benar tidak perlu dimeteraikan lagi. Selain itu, pejabat dilarang menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar (Pasal 21 ayat (1) huruf a).
Bagaimana cara pemeteraian kemudian?
Menurut PMK 78/2024, bea meterai melalui pemeteraian kemudian dibayar dengan meterai tempel, meterai elektronik, atau surat setoran pajak, sedangkan sanksi administratifnya dibayar dengan surat setoran pajak (Pasal 50). Pembayaran itu disahkan oleh pejabat pos atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang membubuhkan cap pemeteraian kemudian pada dokumen (Pasal 51). Pejabat pos hanya mengesahkan pembayaran dengan meterai tempel; pembayaran dengan meterai elektronik atau surat setoran pajak disahkan oleh pejabat DJP.
Contoh praktis
Rina meminjamkan Rp20 juta kepada sepupunya, Dodi. Mereka menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam dalam dua rangkap tanpa meterai. Perjanjian itu sah dan Dodi wajib mengembalikan uangnya sesuai perjanjian. Ketika Dodi membayar cicilan Rp6 juta, Rina menyerahkan kuitansi kepada Dodi. Karena jumlahnya lebih dari Rp5 juta, kuitansi itu juga objek bea meterai, terutang oleh Dodi sebagai penerima dokumen, kecuali mereka sepakat lain.
Setahun kemudian Dodi berhenti membayar dan Rina ingin menggugat. Sebelum perjanjian diajukan sebagai bukti, Rina melakukan pemeteraian kemudian atas rangkap yang dipegangnya: Rp10.000 bea meterai ditambah sanksi 100% sebesar Rp10.000. Biayanya kecil, tetapi lebih mudah dan murah jika meterai dibubuhkan saat penandatanganan.
Apa yang sebaiknya Anda lakukan?
- Bubuhkan meterai Rp10.000 pada setiap rangkap perjanjian saat penandatanganan, dengan tanda tangan sebagian di atas meterai dan tanggalnya.
- Untuk kontrak yang ditandatangani secara elektronik, gunakan meterai elektronik.
- Sepakati secara tertulis siapa yang menanggung biaya meterai.
- Simpan kuitansi di atas Rp5 juta dalam keadaan bermeterai.
- Jika perjanjian lama Anda belum bermeterai dan ada kemungkinan sengketa, lakukan pemeteraian kemudian sebelum mengajukannya ke pengadilan.
Kapan perlu nasihat hukum?
Meterai hanya urusan pajak. Hubungi advokat atau notaris jika yang dipersoalkan adalah isi perjanjian: salah satu pihak membantah tanda tangannya, perjanjian dibuat karena paksaan atau penipuan, nilai transaksinya besar, atau perjanjian menyangkut tanah dan bangunan yang memerlukan akta notaris atau PPAT. Untuk pertanyaan tentang pembayaran dan pengesahan bea meterai, Anda dapat bertanya ke kantor pelayanan pajak.