THR keagamaan: siapa yang berhak, berapa besarnya, dan kapan paling lambat dibayar?
Pekerja yang sudah bekerja terus-menerus minimal satu bulan berhak atas THR keagamaan. Masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat satu bulan upah; kurang dari itu dihitung proporsional. THR wajib dibayar dalam bentuk uang rupiah paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
Setiap pekerja yang telah bekerja terus-menerus selama satu bulan atau lebih berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dari pengusaha. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR sebesar satu bulan upah, sedangkan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapat THR secara proporsional. THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja. Aturan pokoknya ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Siapa yang berhak atas THR?
Menurut Permenaker 6/2016, THR diberikan kepada pekerja/buruh yang:
- telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih; dan
- mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).
Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah Idul Fitri bagi pekerja beragama Islam, Natal bagi pekerja beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, Waisak bagi pekerja beragama Buddha, dan Imlek bagi pekerja beragama Konghucu. THR diberikan satu kali dalam satu tahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama menentukan lain.
Berapa besarnya THR?
- Masa kerja 12 bulan atau lebih: satu bulan upah.
- Masa kerja satu bulan sampai kurang dari 12 bulan: (masa kerja ÷ 12) × satu bulan upah.
Yang dimaksud satu bulan upah adalah upah tanpa tunjangan (upah bersih), atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Untuk pekerja harian lepas, upah satu bulan dihitung dari rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya; jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan, dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja.
Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan di perusahaan menetapkan THR lebih besar dari ketentuan ini, yang berlaku adalah jumlah yang lebih besar.
Contoh. Rina mulai bekerja sebagai karyawan kontrak pada 1 Agustus dengan upah pokok dan tunjangan tetap Rp 4.800.000 per bulan. Jika hari raya jatuh setelah ia bekerja tujuh bulan penuh, THR-nya adalah 7/12 × Rp 4.800.000 = Rp 2.800.000.
Kapan dan bagaimana THR dibayar?
THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR diberikan dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah.
Bagaimana jika saya di-PHK menjelang hari raya?
Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap) yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap berhak atas THR. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pekerja kontrak (PKWT) yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya.
Pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut juga berhak atas THR di perusahaan yang baru, jika belum menerimanya dari perusahaan lama.
Apa sanksinya jika pengusaha terlambat atau tidak membayar?
Permenaker 6/2016 mengatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar, terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban membayar. Denda ini tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR. Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja. Pengusaha yang tidak membayar THR juga dapat dikenai sanksi administratif. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.
Apa yang harus dilakukan jika THR tidak dibayar?
- Tanyakan secara tertulis kepada bagian HRD atau pimpinan perusahaan, dengan perhitungan THR Anda.
- Bicarakan melalui serikat pekerja jika ada.
- Laporkan ke Posko THR atau layanan pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan, atau ke dinas ketenagakerjaan setempat. Pemerintah membuka posko pengaduan THR setiap menjelang hari raya.
- Jika tetap tidak dibayar, perselisihan hak dapat diselesaikan melalui bipartit, mediasi di dinas ketenagakerjaan, dan akhirnya Pengadilan Hubungan Industrial.
Kapan perlu bantuan hukum?
Mintalah bantuan serikat pekerja, lembaga bantuan hukum atau advokat ketenagakerjaan jika pengusaha menyangkal hubungan kerja (misalnya Anda disebut mitra), jika Anda di-PHK tidak lama sebelum hari raya, atau jika jumlah THR dan upah yang tertunggak cukup besar. Simpan slip gaji, kontrak kerja dan bukti komunikasi dengan perusahaan sebagai bukti.